86 % Seleksi CPNS 2018 untuk Pemda Akan Diutamakan Untuk Putra lokal

0
474

Sudah menjadi tantangan Indonesia, bahwa pendidikan vokasi Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara maju. Melihat titik balik dari kinerja PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun ANS (Aparatur Negara Sipil) masih terbilang menumpuk dibidang administratif sehingga menjadikan kinerja PNS lemah dan kalah cepat dengan standar pelayanan swasta.

Sebagaimana data Kementerian PAN dan RB, 62 % PNS yang ada di Indonesia kemampuannya administrative, oleh karena itu untuk tahun 2017 moratorium masih berlanjut, adapun untuk calon PNS formasi khusus tetap akan dibuka, salah satunya adalah kebutuhan akan guru khusus daerah 3 T (terdepan, terluar dan tertinggal).

Formasi ini dikuatkan dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang lebih mengutamakan anak lokal atau berasal dari daerah bersangkutan khusus CPNS Guru di daerah 3 T. Namun, tetap mengacu kepada kompetensi yang dibutuhkan sebagai seorang pengajar.

“Khusus daerah 3 T, kami akan memprioritaskan anak daerah yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi guru,” ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Didik Suhardi, Selasa (26/12).

Didik mengutarakan, penyaringan calon guru  pada wilayah 3T mempunyai kualifikasi tertentu yang mesti ditaati. Adapun mengenai komposisi dan rinciannya masih dalam masa pengkajian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama Badan Kepegawain Negara (BKN).

Baca juga berita : Winner Group, Melangkah dengan Hunian Berkonsep

“Masih dalam pengkajian, semoga tahun 2018 dapat lebih banyak formasi yang dibutuhkan,” ujar Didik.

Berdasarkan data yang lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyarankan ada  250.000 kuota untuk penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baik kebutuhan di pusat ditambah di daerah yang akan diselenggarakan di tahun 2018 mendatang. Dari total kuota itu, tentu lebih diutamakan keperluan profesi sebagai kependidikan ditambah dengan kesehatan.

Baca juga berita : Kuliner seafood segar ditengah kota Batam

” Komposisi untuk daerah (pemda) tenaga sebagai guru dan kesehatan masih menjadi prioritas penerimaan. Perbandingannya lebih banyak untuk kebutuhan lokal atau pemerintah daerah, yaitu 215.000 untuk pemda, dan selebihnya ditugaskan untuk pusat,” paparan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur KemenPAN-RB, Setiawan Wangsaat.

Sudah menjadi arahan dari visi dan misi Kemenpan RB, bahwa penyelenggara birokrasi akan lebih fokus pada e-Government. Artinya pemerintahan sebagai penyelenggara aktivitas kenegaraan dimulai dari level terkecil hingga pusat dengan layanan publik yang bebasis elektronik.

Baca juga Berita : Prediksi BI untuk Pertumbuhan Ekonomi Kepri 2018

Hal ini bertujuan menjaga tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap kinerja PNS secara menyeluruh, dengan asas keterbukaan, organisasinya disederhanakan sehingga e-Government lebih maksimal diterapkan.

Oleh karena itu, Setiawan menjelaskan, di 2018 pemerintah akan tetap menyelenggarakan menyaringan CPNS dengan melalui mekanisme zero growth, hal ini didasari bahwa Kementerian PAN-RB belum mencabut moratorium.

Baca berita : Berbelanja di JR Collectioan

Efisiensi ini juga dimaksud untuk pola penambahan ASN telah di sesuaikan dengan pegawai yang nantinya habis masa jabatan di tahun  2018 kedepan.

Jangan lupa, like dan follow facebook kita ya!!

Leave your vote

-3 points
Upvote Downvote

Total votes: 3

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 3

Downvotes percentage: 100.000000%