Pengusaha Lebanon Protes Syahbandar Batam.

0
218

Bos kapal asal Lebanon, Raef S Din, marah besar. Kapal supertanker miliknya kini terancam rusak karena pihak Syahbandar Batam tak kunjung mengeluarkan izin persetujuan berlayar atau port clearance tanpa alasan yang jelas.n Raef mengakui, sebelumnya kapal milik perusahaan Bulk Blacksea Inc itu memang tersandung kasus perdata. Namun menurut dia, semua sudah selesai. Namun tanpa alasan jelas, sampai saat ini Syahbandar Kantor Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Batam terkesan mempersulit izin berlayar kapal tersebut.

Raef menceritakan, beberapa bulan lalu pihkanya mereparasi kapal tersebut di Drydocks World Pertama, Batam. Namun setelah selasai perbaikan, kemudian kapal tanker yang awalnya bernama Eastwind Rhine itu berganti nama sebanyak dua kali. Awalnya berganti nama menjadi Seniha-S dan kemudian berubah lagi menjadi Neha. “Inilah awal permasalahannya,” kata Raef, Minggu (12/11).

Namun, menurut Raef, hal ini terjadi karena kesalahpahaman. Ada pihak tertentu yang mengklaim sebagai pemilik kapal tersebut. Yakni Franz Tiwow. Franz mengaku telah membeli kapal tersebut dari PT Persada Prima Pratama (PPP). Pihak PT PPP sendiri mengaku telah mengantongi surat kuasa jual dari Raef. Menurut Raef, pihaknya sama sekali tak pernah menjual kapal Eastwind Rhine atau Neha kepada siapapun. Pihaknya juga tak pernah memberikan kuasa jual kepada pihak manapun, termasuk PT PPP.

Kasus klaim kepemilikan dan jual beli kapal ini akhirnya bergulir ke meja hijau. Raef atas nama perusahaannya, Bulk Blacksea Inc, menggugat PT PPP dan Franz Tiwow. Dan akhirnya Pengadilan Negeri (PN) Batam memutuskan bahwa jual beli kapal oleh PT PPP ke Franz Tiwow ilegal. Sehingga PN Batam memenangkan pihak Raef.

Keputusan PN Batam itu tertuang dalam surat Nomor 75/PDT.G/PLW/2017/PN.BTM. Dalam putusannya PN Batam menyatakan kapal telah diangkat sita dan dibuktikan di dalam putusan tersebut semua dokumen transaksi antara Franz dan PPP sebagian besar tidak bisa dipertanggungjawabkan. Antara lain pengikatan jual beli di notaris, surat kuasa jual palsu, kwitansi, serta pemeriksaan dokumen-dokumen lainnya. “Saya tidak pernah memberikan kuasa kepada PT PPP, jadi surat kuasa palsu. Dan katanya waktu itu transaksinya di Singapura. Padahal pada saat itu dengan paspor saya sebagai buktinya, saya tidak berada di Singapura. Dan perlu diingat kami dimenangkan pengadilan dalam kasus ini,” katanya.

Dengan dimenangkannya Bulk Blacksea Inc di PN Batam, harusnya pihak Syahbandar mengeluarkan port clearance. Bukan malah menyandera kapal tersebut. Ini sesuai dengan dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di dalam Pasal 222 yang menyatakan syahbandar tidak dapat menahan kapal tanpa perintah pengadilan.“Saya tidak meminta syahbandar untuk membela kami. Saya hanya minta syahbandar bekerja berdasarkan hukum dan undang-undang. Bekerjalah sesuai dengan tugas dan wewenangnya,” katanya.

Dengan undang-undang tersebut, kata dia, seharusnya syahbandar tidak boleh menahan kapal. “Kalau ada kesalahan kami, tunjukkan pada kami apa salah kami. Jangan mempersulit kami,” tegasnya. Ia mengaku awalnya senang dengan Indonesia karena pemerintahan Presiden Joko Widodo yang konsen mengembangkan poros maritim. Tetapi dengan kasus seperti ini, maka justru akan membuat Batam mendapat sorotan publik dan investor.“Kami ke sini membawa uang. Kami memperbaiki kapal kami di Batam, tetapi malah diperlakukan seperti ini. Menurut saya, ini sangat mengganggu investasi di Batam,” katanya.

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%