Perppu No.2 Tahun 2017 Yang Mengatur Tentang Ormas Akhirnya Disahkan DPR Sebagai Undang-undang

0
46

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebagai pimpinan rapat mengatakan, keputusan voting dipilih setelah sebelumnya seluruh fraksi dipersilahkan melakukan lobi politik jeda skors.

Hasilnya, tiga fraksi yakni Partai Gerindra, PKS, dan PAN tetap menolak Perppu No 2 Tahun 2017 dijadikan undang-undang. Kemudian, ad atujuh fraksi yang diantaranya fraksi PDI-P,PPP,PKB,Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura menerima Perppu tersebut sebagai undang-undang. Namun Fraksi PPP,PKB, dan Demokrat menerima Perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi Perppu yang baru saja diundangkan itu.

Total anggota DPR yang hadir dalam siding paripurna tercatat 445 orang dari 560 orang anggota. Tiga fraksi yang menolak hanya berjumlah 131 kursi di parlemen.

Jumlah tersebut kalah telak dibandingkan fraksi partai yang mendukung kebijakan pemerintah :314 kursi parlemen. Total kursi merupakan milik kursi Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, NasDem, PKN, PPP, dan Demokrat.

Dengan disahkannya Perppu Ormas menjadi Undang-undang, maka pemerintah melalui regulasi ini memiliki wewenang untuk membubarkan sebuah ormas yang mengancam NKRI dan bertentangan dengan Pancasila.

Setujuhkan Kalian dengan disahkannya Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Undang-Undang?

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%